Dilema Pemulihan Hutan Mangrove di Batu Ampar: Penebang Bakau Mau Berhenti, Tapi Sulit Cari kerjaan Pengganti

Setelah belasan tahun menjadi nelayan, Joni, 29, warga Desa Batu Ampar, kini bekerja sebagai nelayan mencari kepiting bakau di hutan mangrove. Dari situ, dia dapat menghasilkan sedikitnya Rp130 ribu setiap kali tangkapan dalam sehari. 

Meski dirasa cukup, namun hati kecilnya selalu diselimuti kegelisahan yang mendalam. Sebab akhir-akhir ini, dia mengeluhkan hasil tangkapannya tak sebanyak seperti beberapa tahun silam. Dulu setiap turun melaut mencari ikan bisa membawa pulang tangkapan sekitar 5 kilogram. Namun sekarang sudah mulai sulit.

“Memang tak hanya warga Desa Batu Ampar saja yang mencari kepiting di hutan mangrove. Warga dari desa tetangga pun turut mencari kepiting di hutan mangrove desa Batu Ampar. Selain itu kondisi hutan mangrove yang banyak ditebang juga dirasakan berpengaruh dengan hasil tangkapan,” tuturnya ketika ditemui Pontianak Post di rumahnya di Dusun Sungai Limau, Batu Ampar, awal Agustus lalu.

Desa Batu Ampar merupakan bagian dari Kecamatan Batu Ampar. Letaknya berada di bagian selatan wilayah Kabupaten Kubu Raya. Desa ini merupakan hilir dan muara Sungai Kapuas. Penduduknya sekitar 9.245 jiwa. Pekerjaan penduduk desanya terbagi di beberapa bidang seperti wiraswasta, pertanian dan perkebunan. Lalu ada sekitar 20 persen warganya bekerja sebagai nelayan.

---

Sebagai organisasi jurnalisme nirlaba, kami mengandalkan dukungan Anda untuk mendanai liputan isu-isu yang kurang diberitakan di seluruh dunia. Berdonasi sesuai kemampuan Anda hari ini, jadilah Pulitzer Center Champion dan dapatkan manfaat eksklusif!

---

Beberapa dekade ini masyarakat di Batu Ampar dihadapkan dengan kondisi ekosistem hutan mangrove yang mulai rusak pada kondisi tegakan. Potensi kayu bakau terus mengalami penurunan akibat adanya aktivitas penebangan. Selain itu meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan hutan mangrove menjadi menyebab kerusakan.

Penebangan kayu bakau untuk diolah menjadi arang menjadi salah satu penyebabnya.

Darmansyah, 36, salah satu pencari bahan baku arang mengungkapkan, kondisi kayu bakau yang banyak ditebang sebagai bahan baku arang sudah mulai sulit didapat. Pencari kayu bakau sekarang harus lebih jauh untuk bisa mendapatkan ukuran yang diinginkan.

“Para penebang pohon bakau tidak asal mengambil kayu dari hutan mangrove. Sebab bila terlalu kecil ukuran diameternya, nanti tak akan menghasilkan arang yang baik kualitasnya. Minimal punya diameter 25 sentimeter untuk bisa diambil,” jelas pria yang akrab disapa Darman itu kepada Pontianak Post.

Sebelumnya, Darman biasanya mencari kayu bakau di sekitar Pulau Panjang, di seberang Desa Batu Ampar. Namun karena jaraknya cukup jauh, kini lebih memilih di sekitar hutan mangrove yang berada di seberang pemukiman desa. Kondisinya pun sudah mulai berkurang akibat sering ditebang.

Sudah hampir belasan tahun ia melakoni pekerjaan menebang kayu bakau. Dia mengaku ada pula praktik baik warga lokal dalam pemanfaatan hutan mangrove. Warga Desa Batu Ampar memiliki aturan tidak tertulis dalam menjaga keberadaan hutan mangrove.

“Larangan itu adalah untuk menebang pohon bakau hingga batas 20-50 meter dari batas terluar hutan mangrove,” ungkapnya

Tetapi dari pantauan Pontianak Post di lapangan, kondisi yang terjadi banyak pohon bakau yang ditebang dengan diameter sedang, meski berada di bibir sungai. Kondisinya ini disebabkan semakin berkurangnya persediaan bahan baku arang bakau di alam. Sehingga para penebang mulai mengesampingkan aturan tak tertulis tersebut yang sudah berjalan lama.

Masih menurut Darman dalam sekali mencari bahan baku arang biasanya ada sekitar 6 hingga 8 pohon bakau besar ia tebang. Kayu tebangan dipotong dengan panjang 200 meter untuk mempermudah dalam proses bongkar muat di kapal. Ia menebang pohon bakau saat ada pesanan dari pemilik tungku arang di desa. Dalam sebulan bisa 15 kali ia mendapatkan pesanan untuk mencari bahan baku arang. 

“Biasanya satu kapal bisa diisi hingga 3 ton kayu bakau, pembeli biasanya membayar upah penebang sekitar  300 ribu rupiah. Meski kondisi sekarang ongkos operasional kapal air membengkak, akibat jarak tempuh menuju hutan mangrove yang mulai jauh,” tuturnya.

Ragam Pemicu Kerusakan Hutan Mangrove  

Desa Batu Ampar merupakan salah satu kawasan hutan mangrove di wilayah Kabupaten Kubu Raya yang luas hutan mangrove-nya mencapai 109.727 hektar, atau mencakup 67,75 persen dari luas mangrove di Kalimantan Barat seluas 161.967 hektar. (Peta Mangrove Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021).

Menurut Ya’ Suharnoto, Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Unit XXXIII Wilayah Kubu Raya, luas hutan mangrove di kabupaten Kubu Raya sebesar 16 persen dari luas wilayahnya, sehingga memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi.

Mangrove Kubu Raya, berdasarkan identifikasi biodiversity, merupakan mega biodiversity dengan 67 spesies flora bakau dengan rincian 33 mangrove sejati dan 34 mangrove asosiasi. Mangrove sejati di Kubu Raya mewakili 76,7 persen dari total mangrove sejati di Indonesia dan atau mewakili 55 persen spesies mangrove sejati global.

“Ekosistem mangrove di Kubu Raya secara persentase, berdasarkan tutupan hutan 80 persen dalam keadaan baik sehingga layak harus dijaga. Sementara 20 persen sisanya mengalami kerusakan sehingga butuh proses pemulihan,” terangnya. 

Selain pemanfaatan kayu bakau untuk arang, kerusakan hutan mangrove di beberapa desa di Kabupaten Kubu Raya juga disebabkan abrasi, keadaan lahan yang terbuka, berkembangnya permukiman baru dan pembukaan tambak ikan menjadi kerusakan yang dominan dijumpai.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Yani, pemicu-pemicu kerusakan kawasan hutan mangrove itu berpotensi menyebabkan terjadinya penurunan kerapatan hutan mangrove.

Mangrove yang masih ada (mangrove eksisting), yang dulunya secara alami pernah ditumbuhi ekosistem mangrove, kini kondisinya berubah menjadi lahan terbuka dipicu oleh alih fungsi lahan menjadi tambak, untuk permukiman warga dan rusak karena abrasi.

“Di Kabupaten Kubu Raya kondisi kerusakan hutan mangrove luasnya mencapai kurang lebih 4.689,18 hektar,” tuturnya.

Bila dirinci terkait penyebab kerusakan hutan mangrove di Kubu Raya dilihat dari peta mangrove nasional, kondisi area terabrasi seluas kurang lebih 7,83 hektar, lahan terbuka seluas kurang lebih 1.334,65 hektar, mangrove terabrasi seluas kurang lebih mencapai 13,48 hektar, digunakan untuk pembukaan tambak luasnya kurang lebih 3.024,51 hektar, tanah timbul seluas kurang lebih mencapai 308,71 hektar.

Kondisi kerusakan hutan mangrove tersebut tersebar di sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Kubu Raya. Bila dilihat dari kerapatan tajuk mangrove di Kubu Raya melalui sumber peta mangrove nasional, dalam kondisi jarang seluas kurang lebih 311 hektare, kondisi mangrove sedang seluas kurang lebih 84 hektare dan dalam kondisi mangrove lebat seluas 109.332 hektar.

“Adanya pemulihan diharapkan mengembalikan habitat kepiting, udang dan ikan. Terutama di wilayah hutan desa yang diberikan hak kelola oleh KLHK. Masyarakatnya yang terus menjaga hutan mangrove agar tetap lestari, sehingga kehidupan masyarakat dari menjaga hutan diharapkan bisa lebih sejahtera,” jelas Adi Yani.

Menurut Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kapuas, Remran, rehabilitasi mangrove di kabupaten Kubu Raya sudah dilakukan dari tahun 2017 hingga 2021. Rehabilitasi yang sudah dilakukan oleh  BPDASHL Kapuas termasuk berbagai program seperti pembuatan Kebun Bibit Rakyat. Bila ditotalkan rehabilitasi yang sudah dilakukan seluas 255 hektare. Dengan jumlah tanaman mangrove berjenis bakau (Rhizophora sp) sebanyak 473.500 batang.

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2017 meliputi desa Tanjung Saleh seluas 50 hektar dengan jumlah tanaman 82.500 batang. Desa Selat Remis seluas 70 hektar dengan jumlah tanaman 115.500 batang. Desa Kuala Karang 50 hektar jumlah tanaman 82.500 batang.

Sedangkan untuk tahun 2019 kegiatan rehabilitasi mangrove melalui program pembuatan bibit  rakyat menyasar desa Batu Ampar. Luas penanaman mangrove seluas 10 hektar dengan jumlah tanaman mencapai 8.000 batang. Pada tahun 2021 berlanjut di desa Kubu 25 hektar ditanam 82.500 batang dan Desa Mengkalang Jambu seluas 25 hektar ditanam 82.500 batang.

“Rehabilitasi yang dilakukan menyasar pada kawasan mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang melalui program pemulihan kawasan mangrove menggunakan pola pembiayaan multiyears. Tanaman tetap dimonitoring selama tiga tahun, sehingga memberikan harapan bibit yang ditanam untuk tetap hidup lebih besar,” katanya.

Agar tak Terus Membabat Bakau

Bila tak lagi menebang kayu untuk arang, lantas apa pekerjaan pengganti masyarakat desa yang sudah turun temurun menggantungkan hidupnya dari situ? Situasi ini menjadi tantangan pemulihan hutan mangrove.

Menurut Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar, Hermansyah, 47, masalah ini sudah dicoba diatasi melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar tahun 2014 berdasarkan SK 515/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017. Surat yang terbit setelah tiga tahun diajukan itu menetapkan hak kelola hutan Desa Batu Ampar seluas 33.140 hektar, di mana sekitar 27.000 hektar merupakan area hutan mangrove.

Menurut Hermansyah, adanya hak kelola hutan desa melalui lembaga itu menjadi harapan besar bagi masyarakat desa Batu Ampar melalui pemberdayaan. Sebab banyak pemilik tungku arang yang mengeluh. Selain pekerjaan mereka yang penuh resiko, karena mengambil bahan baku di hutang lindung, hasil keuntungan penjualan dari arang bakau tak seberapa besar lagi. Selain itu butuh waktu lama dalam proses pembuatan arang. Perlu antara 25 hingga 40 hari dari proses pembakaran hingga pendinginan baru arang bisa dijual.

“Warga menaruh harapan adanya lapangan pekerjaan baru agar tidak bertumpu pada pekerjaan arang bakau. Sebab hingga sekarang masih ada sekitar 450 lebih tungku arang yang masih aktif produksi,” terangnya.

Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) bersama pendampingan Lembaga SAMPAN Kalimantan, dilanjutkan Yayasan Hutan Biru, hingga kini masih ada kelompok yang mengolah madu kelulut, madu mangrove, teh jeruju kering dan gula nipah. Tetapi, beberapa program ada yang tidak efektif berjalan, bahkan terhenti sehingga butuh dorongan dalam melanjutkannya, seperti kelompok kepiting kerambah, perikanan dan ekowisata.

“Pihak LPHD tidak bisa berjalan sendiri dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat di hutan Desa Batu Ampar. Sehingga perlu adanya sentuhan dari berbagai pihak dalam kolaborasi dalam tata kelola hutan desa,” harapnya.

Menurut Noviansyah Putra, Site Coordinator Yayasan Hutan Biru (Blue Forest), beragam upaya pemberdayaan masih terus dilakukan, langkah ini agar warga memiliki pekerjaan alternatif. Sehingga dapat meninggalkan pekerjaan menebang pohon bakau di hutan mangrove.

Dari hasil penggalian terhadap masyarakat, muncul beberapa program dari identifikasi yang diimplementasikan kepada masyarakat, seperti pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan, peningkatan mata pencaharian alternatif, tujuannya menguatkan sumber mata pencaharian masyarakat secara lestari.

Selain itu ada pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dengan menciptakan hasil perikanan dengan skala kecil yang stabil. Lalu ada peningkatan literasi masyarakat terkait hutan mangrove.

“Program ini terus kita dorong dengan beragam konsep, seperti sekolah lapang pesisir. Tujuannya dalam upaya mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat di desa Batu Ampar dan desa Medan Mas dalam mengelola hutan mangrove dengan baik,” ungkap Noviansyah.

Dia melanjutkan produk dalam KUPS yaitu teh jeruju kering. Usaha ini mulai dilakoni warga sekitar dua tahun hingga kini masih terus berjalan. Lalu ada KUPS gula nipah yang baru dirintis tahun 2021. Hingga kini pembuatan gula nipah masih masuk tahap awal untuk menghasilkan produk yang layak dijual.

Beberapa produk yang dikelola warga sudah ada yang mendapatkan pesanan. Seperti teh jeruju kering yang diproduksi saat ada permintaan masuk. Selain itu ada program yang kita lanjutkan dari pendamping sebelumnya yang sudah berjalan seperti KUPS madu kelulut.

“Tantangan yang kita hadapi untuk saat ini adalah membangun rantai pasok untuk hasil potensi produk warga,” tambahnya.

Mulai Sadar, Tinggalkan Arang Bakau

Di tengah sebagian masyarakat masih mengandalkan pekerjaan arang bakau sebagai sandaran hidup, dan terkendala pekerjaan pengganti, sudah ada sebagian warga di desa Batu Ampar mulai sadar meninggalkan pekerjaan arang bakau.

Salah satunya adalah Suheri, 40, generasi keempat yang sempat mewarisi pekerjaan arang bakau dari orang tuanya. Katanya, bila mendengar beragam cerita orang tua di desa, aktivitas pembuatan arang bakau sudah ada sejak tahun 1920. Sekitar tahun 1980-an banyak berdiri perusahaan pengolahan kayu di pinggiran sungai desa Batu Ampar, bahkan di sekitar muara desa dulunya tempat bersandar kapal-kapal yang mengangkut hasil hutan hingga ke luar negeri.

Masyarakat desa dulunya banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Namun sejak jatuhnya kejayaan industri kayu sekitar tahun 2000-an, banyak masyarakat beralih menjadi penebang kayu bakau dan bekerja di tungku arang.

“Saat itu tak banyak pilihan pekerjaan pasca perusahaan kayu banyak tutup di Desa Batu Ampar. Pekerjaan yang paling mudah didapat di desa penebang kayu bakau, atau bekerja di tungku arang,” jelasnya.

Suheri melanjutkan untuk memiliki satu tungku arang yang menampung 4 ton kayu bakau dibutuhkan modal sebesar Rp60 juta. Pendapatan bersih dari tungku arang berukuran 4 ton tersebut sekitar Rp3 juta.

Besarnya modal dan kecilnya keuntungan yang didapat membuat ia berpikir untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Selain itu ia pun menyadari bahwa status hutan mangrove yang diambil kayu sebagai bahan baku arang, merupakan kawasan hutan lindung.

Suheri akhirnya mantap berhenti menjadi pekerja arang, ia kini mencoba keberuntungan mengembangkan potensi di desanya.

“Sejak tahun 2013 saya sudah tidak lagi menggeluti pekerjaan arang bakau. Saya mencoba mencari potensi di desa yang bisa dikembangkan. Seperti pembesaran ikan tirus di keramba dan memanen madu di hutan mangrove,” tuturnya.